JAKARTA - Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kelancaran ibadah masyarakat, tetapi juga pada kesiapan sektor pangan.
Lonjakan kebutuhan rumah tangga yang biasanya terjadi selama Ramadhan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta pemerintah daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok (bapok) sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan itu disampaikan Zulhas saat berada di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Pada hari yang sama, ia menghadiri Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Surabaya.
“Seluruh pemerintah daerah ada 17 kementerian memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Badan Gizi Nasional. Tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat,” kata Zulhas.
Dukungan Penuh untuk Program MBG
Dalam rapat tersebut, Zulhas menegaskan bahwa kementerian dan pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaan MBG melalui program BGN. Hal itu, lanjutnya, karena telah diatur dalam ketentuan pemerintah pusat.
Penegasan ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar inisiatif sektoral, melainkan agenda nasional yang memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Keterlibatan aktif daerah dinilai penting agar implementasi program berjalan merata dan tepat sasaran.
Dengan adanya koordinasi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat tetap berjalan optimal, termasuk selama Ramadhan ketika pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan signifikan.
Stabilitas Harga Pangan Saat Ramadhan
Memasuki momen Ramadhan, Zulhas meminta perhatian pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan stok bahan pokok. Ia menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah harus bekerja keras agar tidak ada kenaikan harga bapok dan keterbatasan stok selama Ramadhan karena kebutuhan masyarakat sangat tinggi.
Momentum Ramadhan kerap diiringi peningkatan permintaan berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga daging dan telur. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
“Kalau bisa turun (harga). Oleh karena itu perlu kebijakan yang ekstra agar puasa dan Ramadhan harga bisa normal lagi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan stabilitas, tetapi juga membuka peluang penurunan harga apabila memungkinkan melalui intervensi kebijakan yang tepat.
Kebijakan Pengendalian dan Ketersediaan Stok
Upaya penurunan harga dan pemenuhan stok dapat dilakukan oleh setiap pemerintah daerah melalui kebijakan yang mampu mengendalikan gejolak kebutuhan di pasar. Pemerintah daerah diharapkan aktif memantau distribusi barang, memastikan kelancaran pasokan, serta berkoordinasi dengan pelaku usaha dan distributor.
Langkah-langkah seperti operasi pasar, pengawasan distribusi, serta sinergi dengan instansi terkait menjadi bagian dari strategi pengendalian harga. Selain itu, pemetaan potensi lonjakan permintaan juga penting agar intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu.
Zulhas menekankan bahwa tidak boleh ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak terlibat. Keterlibatan tersebut mencakup pengawasan harga, pengamanan stok, hingga dukungan terhadap program MBG yang menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Tanggung Jawab Bersama Pemerintah Pusat dan Daerah
Penegasan Zulhas memperlihatkan bahwa stabilitas harga pangan saat Ramadhan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat, koordinasi menjadi faktor kunci untuk mencegah gejolak harga.
Melalui rapat koordinasi bersama BGN di Surabaya, pemerintah pusat berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas kebijakan. Stabilitas harga dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis menjadi dua agenda yang saling berkaitan.
Jika harga bahan pokok tetap terkendali dan stok terjaga, masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan lebih tenang. Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga dapat terus berjalan tanpa hambatan akibat lonjakan harga atau keterbatasan pasokan.
Dengan demikian, arahan Zulhas bukan hanya bersifat imbauan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi selama Ramadhan.
Pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang ekstra agar stabilitas harga benar-benar terwujud di lapangan.
