JAKARTA - Kebijakan baru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat layanan pembebasan bea masuk untuk bantuan bencana. 

Proses perizinan kini hanya membutuhkan waktu lima jam kerja. Langkah ini memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera diterima korban.

Percepatan Proses Layanan Bea Masuk

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2025 memangkas waktu layanan dari 14 hari menjadi maksimal lima jam kerja. Proses permohonan dilakukan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika sistem mengalami gangguan, proses tertulis hanya memakan satu hari kerja.

Selain itu, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Prosedur ini disederhanakan agar bantuan cepat sampai ke masyarakat terdampak bencana. Kebijakan ini memberikan kepastian waktu dan transparansi bagi pengirim maupun penerima bantuan.

Percepatan ini juga menjadi respons terhadap kebutuhan tanggap darurat bencana. Setiap menit sangat berarti bagi korban yang membutuhkan bantuan segera. Mekanisme ini mendorong efisiensi serta meminimalkan hambatan administratif.

Digitalisasi Pengajuan dan Integrasi Sistem

Pemerintah mewajibkan pengajuan dilakukan secara digital melalui sistem terintegrasi SINSW. Integrasi ini memastikan data dan dokumen dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat. Langkah ini juga mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan dalam pelayanan.

Selain mempercepat waktu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi proses. Semua pihak dapat memantau status permohonan secara real time. Dengan demikian, pengawasan dan akuntabilitas dijamin secara menyeluruh.

Digitalisasi juga mempermudah koordinasi antar instansi. Sistem online menghubungkan kementerian, Bea dan Cukai, serta BNPB. Kolaborasi ini mempermudah alur bantuan tanpa mengorbankan prosedur keamanan dan legalitas.

Fleksibilitas Administratif dalam Kondisi Darurat

Aturan baru memasukkan klausul khusus untuk penanganan bencana alam. Jika dokumen hibah tidak tersedia, pemohon dapat menggantinya dengan surat keterangan resmi. Prosedur ini memastikan barang bantuan tetap bisa dikirim tepat waktu.

Selain itu, pengeluaran barang darurat dapat menggunakan jaminan tertulis dari BNPB. Mekanisme ini memberikan keleluasaan bagi pihak terkait untuk menanggulangi situasi kritis. Fleksibilitas administratif ini menjadi kunci agar bantuan cepat sampai.

Aturan juga mengatur kendaraan bermotor hibah dalam penanggulangan bencana. Kendaraan tersebut bisa dipindahtangankan setelah dua tahun atau ketika kegiatan bencana dinyatakan selesai. Hal ini menjaga pemanfaatan barang hibah tetap sesuai tujuan awal.

Menegaskan Fasilitas Bebas Bea Masuk

Menteri Keuangan memastikan tidak ada pungutan bea masuk bagi barang bantuan yang sah. Polemik sebelumnya di media sosial terkait pajak atas bantuan dibantah secara tegas. Pemerintah menegaskan fasilitas pembebasan fiskal tetap berlaku selama prosedur terpenuhi.

Prosedur verifikasi melalui BNPB bertujuan mencegah penyalahgunaan. Barang ilegal atau hibah yang tidak sesuai mekanisme dapat dicegah dengan filter ini. Dengan begitu, bantuan tetap sampai kepada pihak yang membutuhkan secara tepat sasaran.

Mekanisme ini juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bantuan kemanusiaan bisa diterima tanpa hambatan, namun tetap diawasi untuk keamanan dan legalitas. Hal ini menciptakan keseimbangan antara percepatan dan kontrol administratif.

Efek Positif Bagi Penanggulangan Bencana

Implementasi kebijakan ini diharapkan meningkatkan respons pemerintah terhadap bencana. Bantuan dapat diterima lebih cepat sehingga korban mendapatkan pertolongan tepat waktu. Efisiensi proses administrasi mendorong kinerja tanggap darurat menjadi lebih efektif.

Selain itu, aturan ini mempermudah koordinasi antara BNPB, kementerian, dan Bea dan Cukai. Semua pihak dapat fokus pada pengiriman bantuan daripada berurusan dengan birokrasi panjang. Kolaborasi yang efisien memastikan program kemanusiaan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kebijakan percepatan bea masuk juga meningkatkan kepercayaan donor internasional. Mereka dapat yakin bahwa bantuan yang dikirim tidak terhambat prosedur panjang. Dengan demikian, jumlah dan kualitas bantuan untuk korban bencana di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.